Pasal Undang-undang Dasar yang Berkaitan dengan Lembaga Negara (Pusat)

Pasal-pasal dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 yang mengatur tentang lembaga negara merupakan bahasan yang menarik. Alasannya adalah pasal-pasal ini dapat dijadikan soal yang berkaitan dengan Tes Wawasan Kenegaraan (TWK). Jika kita melihat materi TWK yang diujikan pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 terpampang jelas bahwa, soal TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan : (a) Nasionalisme; (b) Integritas; (c) Bela Negara; (d) Pilar negara; (e) Bahasa Indonesia; (f) Pancasila; (g) Undang-Undang Dasar 1945; (h) Bhinneka Tunggal Ika; dan (i) Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar) (Sumber : Permenpan No. 36 Tahun 2018)

Baca Juga : Undang-undang Dasar, Sejarah dan Keterkaitannya

Ruang Lingkup

Artikel kali ini akan membahas beberapa hal pokok dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan lembaga-lembaga Negara yang ada di Indonesia. Pembahasan yang akan kami lakukan adalah dengan memberikan kutipan pasal yang kami maksud kemudian untuk mendapatkan info lebih lengkapnya pembaca bisa melihat UUD 1945 secara langsung.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Siapakah yang berhak menjadi anggota MPR?

MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Lihat : Pasal 2 ayat 1

Berapa kali MPR bersidang dalam setahun ?

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.

Lihat : Pasal 2 ayat 2

Bagaimana tata cara penetapan keputusan dalam musyawarah MPR?

Putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Lihat : Pasal 2 ayat 3

Apa sajakah kewenangan dari MPR?

Pasal Berkaitan Tentang Presiden Indonesia

Siapakah yang memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan Indonesia?

Pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD adalah Presiden Republik Indonesia.

Lihat : Pasal 4 ayat 1

Siapakah yang membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya?

Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Lihat : Pasal 4 ayat 2

Apa saja syarat umum menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden?

Berapa masa jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden?

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Lihat : Pasal 7

Hal-hal apa saja yang dapat menghentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan?

Siapa yang menggantikan Presiden, jika berhenti atau mangkat?

Lihat : Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3

Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Militer di Indonesia?

Kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara berada ditangan Presiden

Lihat : Pasal 10

Siapa yang membuat keputusan tentang perang dengan negara lain?

Presiden dengan persetujuan DPR, serta dapat membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

Lihat : Pasal 11 Ayat 1

Siapakah yang berhak mengangkat duta dan konsu? Dan menerima penempatan duta dari negara lain?

Presiden dapat mengangkat duta dengan pertimbangan DPR, dan Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR

Lihat : Pasal 13

Bagaimana cara pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi oleh Presiden?

Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Serta, memberikan Amnesti dan Abolisi dengan pertimbangan DPR

Lihat : Pasal 14

Bolehkah Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan lainnya?

Presiden dapat memberikan gelar, tanda jasa ,tanda kehormatan dan lain-lain, diatur dalam undang-undang

Lihat : Pasal 15

Apakah fungsi Dewan Pertimbangan ?

Dewan Pertimbangan bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang diatur dalam undang-undang

Lihat : Pasal 16

Siapa Kementrian Negara Itu?

Menteri adalah pembantu kerja Presiden pada bidang tertentu dalam pemerintahan. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, seperti yang diatur dalam undang-undang.

Lihat : Pasal 17

Pasal-Pasal yang Berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Berapakali DPR bersidang dalam setahun?

DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

Lihat : Pasal 19 Ayat 3

Siapakah yang memegang kekuasaan atas pembentukan Undang-Undang?

DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, dengan Presiden berperan melakukan pengesahan rancangan undang-undang agar menjadi undang-undang

Lihat : Pasal 20

Sebutkan tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat!

DPR Mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan

Lihat : Pasal 20A ayat 1

Sebutkan Hak-hak yang dimiliki oleh Anggota DPR!

Hak interplasi, hak angkat, dan hak menanyakan pendapat, Selain itu DPR juga memiliki Hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, Serta Hak imunitas

Lihat : Pasal 20A Ayat 2, 3 dan 4

Baca Juga : Fungsi dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat

Apakah DPR dapat dibubarkan oleh Presiden?

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR

Lihat : Pasal 7C

Pasal-pasal yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Bagaimana cara memilih anggota DPD?

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Anggota DPD dari provinsi tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR pada provinsi tersebut.

Lihat : Pasal 22C ayat 1 dan 2

Berapakali DPD bersidang dalam satu tahun?

DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

Lihat : Pasal 22C ayat 3

Dapatkah DPD mengajukan RUU?

DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahas RUU tersebut. Serta Ikut mengawasi atas pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Lihat : Pasal 22D ayat 1, 2, dan 3

Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan

Apakah Negara Indonesia memiliki bank sentral?

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan UU.

Lihat : Pasal 23D

Apakah tujuan mendirikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?

Tujuan pendirian BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

Lihat : Pasal 23E ayat 1

Siapa saja yang memperoleh hasil pemeriksaan dari BPK?

Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangan

Lihat : Pasal 23E ayat 2

Siapakah yang dapat menjadi anggota BPK?

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Sedangkan pimpinan BPK dilipih dari dan oleh anggota

Lihat : Pasal 23F ayat 1 dan 2

Pasal-Pasal yang berkaitan Dengan Lembaga Kehakiman

Apakah yang dimaksudkan dengan kekuasaan kehakiman?

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Lihat: Pasal 24 ayat 1

Siapakah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman?

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer. Serta dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada peradilan tata usaha negara .

Lihat : Pasal 24 Ayat 2

Apakah syarat-syarat menjadi Hakim Agung?

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Lihat : Pasal 24A ayat 2

Apa saja wewenang dari Mahkamah Agung (MA)?

MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan

oleh undang-undang.

Lihat : Pasal 24A ayat 1

Apa sajakah wewenang dari Mahkamah Konstitusi (MK)?

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Lihat : Pasal 24C Ayat 1

Berapakah Jumlah Hakim Konstitusi di MK ?

MK memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Terdiri atas tiga orang diajukan Mahkamah Agung, tiga orang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang diajukan Presiden.

Lihat : Pasal 24C Ayat 3

Apakah sifat dan wewenang dari Komisi Yudisial (KY)?

KY bersifat mandiri. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Lihat : Pasal 24B Ayat 1

Penutup

Kami merasa masih banyak hal yang perlu dibahas. Namun, karena keterbatasan waktu dan sumber daya maka kami membahas hanya hal-hal singkatnya saja. Terkait Undang-undang Dasar yang lebih lengkap kami sajikan pada format PDF yang dapat pembaca download. Serta kami mengajak pembaca untuk memberikan komentar terkati hal-hal yang belum lengkap dibahas pada artikel ini

Baca Juga : Pasal-pasal Populer yang Sering Ditanyakan

Jika pembaca masih merasa belum puas akan materi yang kami sajikan dan membutuhkan referensi resmi terkait UUD 1945. Kami telah menyediakan file dengan type PDF yang berisi Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-pasal UUD 1945 yang dapat pembaca download secara gratis.